AD/ART Paguyuban Mudo Mukti

Standard

.

Sabtu, 17 Juli 2011

ANGGARAN DASAR

PAGUYUBAN MUDO MUKTI

DUKUH BLIMBING DESA NGILO-ILO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

BAB I

NAMA,WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ini bernama paguyuban mudo mukti yang seterusnya disingkat PMM

Pasal 2

PMM  didirikan dengan SK Kepala Desa Tahun 2011 untuk waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3

PMM berkedudukan di Kampung Mojo Dukuh Blimbing, Desa Ngilo-ilo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

PMM berasaskan Pancasila sebagai landasan ideologi, UUD 1945 sebagai landasan hukum, Peraturan Desa Ngilo-ilo dan Majelis Permusyawaratan sebagai landasan operasionalnya.

Pasal 5

PMM bertujuan untuk

  1. Mewadahi setiap remaja dan pemuda yang peduli dalam penanganan pemasalahan sosial, serta meningkatkan penggalangan kerjasama antar sesama generasi muda dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi generasi muda dan menyiapkan kader yang beriman, bermoral, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab untuk siap mengabdi kepada masyarakatnya dan menjadi calon-calon pemimpin dimasa datang;
  2. Memberi arah, bimbingan, pendampingan dan advokasi kepada generasi muda penyandang masalah sosial dalam rangka penghargaan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial;
  3. Menumbuhkan potensi keberagaman bakat, keterampilan, dan kewirausahan dan pengetahuan hingga penyelesaian masalah yang signifikan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam kerangka implementasi otonomi daerah dan peningkatan ekonomi kerakyatan;
  4. Mendorong setiap warganya dan dan warga masyarakat pada umumnya untuk mampu menjalin toleransi dalam kehidupan kemasyarakatan dan menjadi perekat persatuan dalam perbedaan dan keragaman yang tinggi;
  5. Membina kerjasama strategis dan saling menguntungkan dengan kalangan pemerintah, sektor swasta, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, para praktisi pengembangan masyarakat, cendikiawan dan mitra kepemudaan lainnya, guna kemajuan dalam kemandirian indenpendensi organisasinya dan cita-cita kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan gerakannya.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

  1. Keanggotaan PMM menganut sistem stelsel pasif, yaitu bahwa setiap generasi muda yang berusia 11 sampai dengan 45 tahun di wilayah Kampung Mojo Dukuh Blimbing Desa Ngilo-ilo, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial ekonomi, dan pendirian politik, adalah anggota yang selanjutnya disebut Warga Paguyuban Mudo Mukti Dukuh Blimbing.
  2. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud ayat 1 tersebut diatas, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga PMM.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 7

  1. Struktur Kelembagaan PMM terlampir
  2. Secara hierarki struktur kepengurusan menunjukkan kedudukan dan arah pertanggung jawaban.
  3. Pengaturan lebih lanjut tentang kelembagaan ditetap dalam Anggaran rumah tanggan PMM.

BAB V

MAJELIS PERMUSYAWARATAN

Pasal 8

Majelis Permusyawaratan dalam PMM adalah sebagai berikut :

  1. Majelis Akbar
  2. Majelis Bulanan

Pasal 9

Definisi tugas, kewenangan dan lain-lainnya mengenai Majelis Permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 10

  1. Keuangan PMM diperoleh dari :
    1. Iuran Anggota Aktif dan Pengurus;
    2. Subsidi dari pemerintah berdasarkan pos-pos anggaran yang dialokasikan untuk Kepentingan program Kesejahteraan Sosial dan pembinaan kepemudaan;
    3. Usaha-usaha dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat;
    4. Besarnya Iuran anggota aktif dan pengurus selanjutnya ditentukan dalam ketentuan tersendiri dalam bentuk prosedur adminstrasi;
    5. Keuangan PMM dikelola secara tertib dan transparan;
    6. Keuangan PMM dikelola secara menyatu oleh Bendahara PMM

BAB VII

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 11

  1. PMM mempunyai lambang yang ditetapkan dalam Majelis Akbar
  2. Ketentuan dan penjelasan mengenai lambang selanjutnya diatur dalam ART PMM.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

  1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat ditetapkan oleh Majelis Akbar PMM
  2. Rancangan Perubahan Anggaran Dasar disusun oleh panitia khusus, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Majelis Akbar.

BAB VIX

PENUTUP

Pasal 13

  1. Hal-hal yang belum ditetapkan oleh Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan dalam Majelis Akbar PMM

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PAGUYUBAN MUDO MUKTI

DUKUH BLIMBING DESA NGILO-ILO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

BAB I

Ketentuan Umumnya

Pasal 1

Paguyuban Mudo Mukti adalah wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat ,khususnya generasi muda diwilayah Dukuh Blimbing Desa Ngilo-ilo atau komunitas sederajat sampai ketingkat nasional, bergerak terutama dibidang Kesejahteraan Sosial (Kessos).

Pasal 2

PMM  adalah organisasi sosial kepemudaan yang berdiri sendiri dan bersifat lokal, serta merupakan pilar partisipasi masyarakat dibidang kessos.

Pasal 3

PMM adalah organisasi yang statusnya diakui oleh pemerintah dan masarakat secara de jure melalui perundangan dan kebijakan serta diakui secara de facto melalui keberadaan dan program-program.

Pasal 4

PMM memiliki tugas pokok untuk bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya menanggulangi masalah-masalah Kessos secara Preventif, pasca rehabilitatif maupun pendampingan dan pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda diwilayahnya.

Pasal 5

Seiring dengan tugas pokok tersebut PMM melaksanakan fungsi sebagai berikut :

  1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan;
  2. Menyelengarakan usaha-usaha Kessos yang mendukung upaya taraf Kesejahteraan sosial masyarakat;
  3. Menyelenggarakan dan menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan;
  4. Membangun sistem jaringan komunikasi, informasi dan kemitraan strategis, yang mendukung pelaksanaan aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai sektor dan komponen masyarakat.

BAB II

Keanggotaan

Pasal 6

Jenis Keanggotaan

Anggota PMM terdiri dari anggota pasif, anggota aktif dan anggota khusus.

Pasal 7

  1. Anggota Pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis), yakni seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 s/d 45 tahun;
  2. Anggota aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader dan berusia 15 s/d 45 tahun, karena potensi, bakat dan produktifitasnya untuk mendukung pengembangan organisasi dan program-programnya;
  3. Anggota khusus adalah keanggotaan yang bersifat terbatas bagi kalangan tertentu diluar kriteria keanggotaan pasif dan aktif, karena kemampuan tertentu yang dimiliki seseorang yang dapat disumbangkan bagi kepentingan organisasi dan perogram-programnya;
  4. Anggota Pasif, Aktif dan khusus seperti yang tertuang pada ayat 1, 2 dan 3 adalah mereka yang bertempat tinggal tetap diwilayah Dukuh Blimbing .

Pasal 8

Kewajiban Anggota

  1. Memahami, menghayati dan melaksanakan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMM;
  2. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan PMM
  3. Menjaga nama baik PMM

Pasal 9

Hak Anggota

  1. Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
  2. Memilih dan dipilih menjadi Ketua dan Ketua Bidang di PMM
  3. Memberikan inspirasi ke pengurus PMM
  4. Mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dari PMM
  5. Mengadakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan PMM

BAB III

Struktur Organisasi

Bagian 1

Majelis Permusyawaratan

Pasal 10

Majelis Akbar

1.Majelis Akbar adalah Majelis tertinggi PMM yang dihadiri oleh DPP, Pengurus, dan Anggota.
2.Dilakukan satu tahun sekali yang diselenggarakan oleh panitia khusus yang dibentuk untuk itu.
3.Tugas Majelis Akbar :
a. Memilih dan menetapkan Ketua.
b. Menetapkan DPP.
4. Wewenang Majelis Akbar :
a. Mengangkat dan memberhentikan Ketua PMM
b. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua PMM
c. Merubah AD/ART PMM

Pasal 11
Majelis Bulanan
1. Majelis Bulanann adalah majelis yang diselenggarakan oleh pengurus PMM untuk mengevaluasi dan koordinasi kegiatan secara keseluruhan setiap satu bulan.
2. Majelis Bulanan dilaksanakan pada  hari sabtu  malam minggu legi.
3. Majelis Bulanan oleh seluruh pengurus inti.
4. Majelis Bulanan dilaksanakan selambat-lambatnya dua minggu sesudah terbentuknya pengurus.

5.Tugas Majelis Bulanan:
a. Mengevaluasi semua kegiatan PMM yang telah dan atau sedang dilaksanakan pada  bulan sebelumnya.
b. Khusus Majelis Bulanan I merencanakan dan menetapkan Program Kerja PMM selama satu periode kepengurusan.

6. Kewenangan :
a. Meninjau program kerja yang telah ditetapkan pada Majelis Bulanan I.
b. Merencanakan dan menetapkan kegiatan di luar Program Kerja.

Pasal 12
Majelis
1. Majelis adalah majelis yang diselenggarakan oleh masing-masing bidang dalam rangka
mengkoordinasi kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Majelis dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang.

Bagian II

Kelembagaan

Pasal 13
Dewan Pertimbangan Pengurus ( DPP )
1.Dewan Pertimbangan Pengurus beranggotakan mantan pengurus dan pembina PMM.

2.Tugas dan wewenang :
a. Memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan program dan aktivitas lembaga.
b. Menampung aspirasi masyarakat dan anggota dan menyampaikan kepada pengurus.
c. Menjalankan fungsi litbang dan kontrol.

Pasal 14
Ketua
Tugas dan Wewenang :
1.Bertangung jawab dalam memimpin PMM.
2.Melaksanakan fungsi manejerial untuk tercapainya tujuan PMM
3.Bertanggung jawab atas pembinaan pengurusPMM dan hubungan dengan pihak
lain.
4.Memberikan laporan pertangunggjawaban kepada Majelis Akbar di akhir periode kepengurusan.
5.Apabila Ketua berhalangan, Ketua berhak menunjuk Wakil atau Sekretaris atau Pengurus yang dianggap mampu wewakilinya.
6.Dalam kondisi darurat, dengan atas nama PMM Ketua berhak mengambil kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Pasal 15
Wakil Ketua
Tugas dan Wewenang :
1.Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan-kegiatan Lembaga.
2.Menggantikan Ketua berdasarkan azas pendelegasian.

Pasal 16

Sekretaris
Tugas dan Wewenang :
1.Membantu sepenuhnya tugas Ketua.
2.Sebagai pusat informasi semua aktivitas Lembaga.
3.Melaksanakan kegiatan administrasi keseharian Lembaga.
4.Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang untuk mewujudkan tertib administrasi, tata komunikasi.
5.Merancang, memelihara, dan melakukan perbaikan sistem aplikasi yang diaplikasikan dalam kegiatan kesekretariatan.
6.Bertanggung jawab atas pengelolaan atas seluruh berkas-berkas yang ada di Lembaga.
7.Bertanggung jawab atas dokumentasi seluruh aktivitas PMM

Pasal 17
Bendahara
Tugas dan Wewenang :
1.Mewujudkan tertib keuangan Lembaga.
2.Melakukan koordinasi mengenai keuangan dengan semua komponen yang terkait.
3.Mendistribusikan dana bagi seluruh unit aktivitas Lembaga secara optimum dan proposional.

Pasal 18

Ketua Bidang
Tugas dan Wewenang :
1.Menentukan kebijakan haluan Program Bidang yang dipimpinnya.
2.Menterjemahkan kebijakan Ketua dalam bentuk kebijakan bidang yang akan dilakukan anggota dibawahnya.
3.Melakukan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi seluruh aktivitas bidang yang dipimpinnya.
4.Bertanggung jawab atas pengkaderan sumber daya manusia di bidang yang dipimpinnya.
5.Membuat laporan pertanggung jawaban seluruh kegiatan kepada Ketua.
6.Apabila berhalangan Ketua Bidang dapat menunjuk salah satu anggota untuk mewakilinya.

BAB IV

Pembentukan Pepengurusan

Pasal 19
1.Pembentukan kepengurusan dilakukan oleh Ketua bersama DPP.
2.Kepengurusan harus sudah terbentuk paling lambat satu pekan setelah Majelis Akbar.
3.Pengurus baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

BAB V
Pergantian Pengurus

Pasal 20

1.Hal-hal yang memungkinkan terjadinya pergantian pengurus adalah :
a. Pengurus ada yang megundurkan diri.
b. Pengurus tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
c. Pengurus tidak dapat memenuhi persyaratan lagi.
2. Mekanisme pergantian pengurus adalah :
a. Bila pengurus yang bersangkutan adalah Ketua dan atau Koordinator Bidang maka mekanismenya melalui Majelis Akbar.

b. Bila selain tersebut di atas, maka mekanismenya adalah melalui Surat Keputusan Ketua atas persetujuan dan atas usulan Koordinator Bidang

BAB VI

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 21
Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan oleh Majelis Akbar minimal 2 periode kepegawaian sejak ditetapkan.

BAB VII

Lambang

Pasal 22

Lambang PMM

BAB VIII

Penutup

Pasal 23
1.Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur tersendiri dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan Lembaga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga PMM

2.Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dalam Majelis Akbar PMM

BERITA ACARA

Tentang

Pembentukan PAGUYUBAN MUDO MUKTI KAMPUNG MOJO

Dukuh Blimbing Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung  Kabupaten Ponorogo

Pada hari  Sabtu tanggal 17  bulan Juli tahun dua ribu sebelas, bertempat di Rumah Bapak  MISMAN Dukuh Tuban telah dilaksanakan Pembentukan Organisasi  (Paguyuban) Dukuh Blimbing Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dengan Kepengurusan paguyuban Sebagai berikut:

    1. Ketua : KHOLIT .R
    2. Wakil Ketua : ALI ROHMAT
    3. Sekretaris : M.ROIS
    4. Bendahara : AGUS .S
    5. Seksi Humas  1 : MUSTANGIN
    6. Seksi Humas 2 : PRAWOTO
    7. Seksi Keamanan : MISNO
    8. Seksi Perlengkapan 1: PARNO
    9. Seksi Perlengkapan 2: PUGUH
    10. Penasehat : JIMIN

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Mengetahui

KETUA PEMUDA RT/RW 01/01 , RT/RW 02/02 KAMPUNG MOJO DUKUH BLIMBING DESA NGILO-ILO

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s